judi poker bola online Agen Poker, BandarQ, Domino QQ, Bandar Sakong Terpercaya
agen poker online domino poker online
agen poker online agen poker online
Home » Nasional » Menteri Hukum dan HAM Menilai Revisi UU KPK Hanya Wacana Individual di DPR

Menteri Hukum dan HAM Menilai Revisi UU KPK Hanya Wacana Individual di DPR

JAKARTA – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan, sama sekali belum ada rencana untuk melakukan revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 yang berisi tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wacana untuk merevisi Undang-undang KPK kembali mencuat dari kalangan anggota DPR. “Saya sudah mengatakan bahwa belum ada kepikiran tentang itu,” kata Yasonna, pada saat acara di Kemenkum HAM, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Minggu (27/8/2017).

Yasonna menilai, DPR jika secara kelembagaan tentu tidak ingin merevisi UU KPK. Wacana yang bergulir ini hanya dimunculkan oleh sebagian individu anggota DPR. “Itu hanya merupakan komentar dari teman-teman secara individual, kalau secara lembaga belum,” kata Yasonna.

Sebelumnya, salah satu anggota Pansus Hak Angket KPK Eddy Kusuma Wijaya mengatakan bahwa, ada kemungkinan untuk rekomendasi pansus berupa revisi UU KPK.

“Kalau rekomendasi biasa mungkin tidak dilaksanakan oleh mereka. Contohnya, hasil dari Pansus angket Bank Century, kan enggak dilaksanakan,” ujar Eddy di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2017).

Tanda dari persetujuan revisi dari pihak pemerintah juga disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyebutkan bahwa pemerintah akan mendukung segala bentuk penguatan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Kalla, jika dia memberi dukungan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi UU KPK bukan berarti pemerintah melakukan pelemahan terhadap KPK.

Namun, Wakil Ketua dari Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Masinton Pasaribu menegaskan, penyelidikan Pansus tetap berjalan sesuai dari ketentuan awal. Dengan demikian, Pansus sama sekali belum mengeluarkan rekomendasi apapun, termasuk rekomendasi revisi Undang-Undang KPK.

“Pansus hak angket ini masih bekerja, belum membuat suatu kesimpulan,” ujar Masinton di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/8/2017).

Adapun dari beberapa anggota DPR yang memprediksi arah rekomendasi Pansus berupa revisi UU KPK, Masinton berpendapat, pernyataan dari anggota mana saja sah-sah saja karena setiap anggota berhak menyampaikan usulan.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*