agen poker online domino poker online
Home » Nasional » Menteri Desa Tak Tahu Anak Buahnya Saweran Sogok BPK

Menteri Desa Tak Tahu Anak Buahnya Saweran Sogok BPK

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengaku baru tahu berasal dari pemberitaan di sarana bahwa pejabat eselon satu terhadap Kemendes PDTT, saweran uang untuk diberikan kepada auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Urunan uang berikut dikira untuk menutupi temuan BPK di dalam laporan keuangan 2016 Kemendes PDTT. Fakta persidangan terdakwa Irjen Kemendes, Sugito dan Kabag Keuangan Itjen Kemendes, Jarot Budi Prabowo, menguak bahwa ada sekitar sembilan unit kerja eselon I Kemendes PDTT yang ikut patungan hingga raih Rp240 juta. Uang itu dikira digunakan untuk ‘menutupi’ temuan-temuan BPK di sembilan unit itu, disempurnakan di sekretariat dan Inspektorat Jenderal.

Menurut Eko, selama ini dia diberikan penjelasan soal rekomendasi BPK atas laporan keuangan 2016 Kemendes. Namun, kata Eko, itu semua udah ditindaklanjuti, hingga mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).

“Setahu saya, hasilnya, ya (predikat) WTP. Tapi sebelum ada pemberitaan di media, saya tidak tahu (ada urunan uang berasal dari unit kerja eselon I). Kalaupun ada, tidak bakal berani mereka berbicara seperti itu,” kata Mendes di dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar, Jakarta Pusat, Rabu, 20 September 2017.

Mendes menambahkan, dia sangat mengutamakan integritas, performa, dan kerja sama tim. Eko termasuk mengklaim tak pernah memerintahkan pegawai untuk mengimbuhkan uang suap kepada BPK sehingga bisa mendapat predikat WTP.

Sejauh yang diingatnya, Eko sempat memerintahkan anak buah untuk mendampingi auditor BPK waktu laksanakan tugas. Itu pun untuk memberi data sehingga auditor BPK bisa bekerja dengan baik.

“Yang saya dengar, kementerian kita waktu BPK audit tidak ada yang mendampingi sehingga tidak ada fokusnya. Saya minta, terkecuali ulang diaudit itu, disiapkan data dan bahannya, menjadi terkecuali auditor minta kelengkapan, udah ada, itu saja yang saya minta,” kata Eko.

Seperti diketahui, di dalam surat dakwaan Sugito dan Jarot, dikatakan jaksa KPK, sembilan unit Kemendes patungan hingga Rp240 juta, lantas diberikan Sugito melalui Jarot, kepada auditor BPK RI. Suap itu dikira jaksa KPK, sehingga Kemendes PDTT, mendapat opini WTP berasal dari BPK atas laporan keuangan 2016 Kemendes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*