judi poker bola online Agen Poker, BandarQ, Domino QQ, Bandar Sakong Terpercaya
agen poker online domino poker online
agen poker online agen poker online
Home » Nasional » KPK Mempertanyakan Pemanggilan Anggota DPR Harus Melalui Izin Presiden

KPK Mempertanyakan Pemanggilan Anggota DPR Harus Melalui Izin Presiden

Tentang Pasal 245 UU MD3 yang dihidupkan kembali oleh DPR, KPK tetap pada pendiriannya bahwa pemanggilan anggota DPR tidaklah harus melalui persetujuan Presiden maupun rekomendasi dari Mahkahmah Kehormatan Dewan DPR.

Febri Diansyah sebagai humas KPK menjelaskan kalau benar UU tersebut hanya untuk mengecualikan tindak pidana khusus, tentu kami tidak perlu meminta izin Presiden maupun MKD jika ingin melakukan proses terhadap anggota DPR.

Dan untuk kasus penyelidikan yang memerlukan bantuan anggota DPR kita juga tidak perlu persetujuan Presiden atau rekomendasi MKD untuk memanggil mereka.

Disisi lain Febri juga mengatakan bahwa DPR lah yang seharusnya memberikan contoh kepada masyarakat, bahwa bila berhadapan dengan hukum harus dengan baik. Dengan memenuhi panggilan di tingkat penyidikan dan seterusnya.

Pada hari senin(12/2), UU MD3 yang isinya terdapat Pasal 245 tentang izin memanggil anggota DPR oleh penegak hukum yang berbunyi “Penegak hukum harus mengantongi izin dari Presiden ataupun rekomendasi dari MKD baru bisa memanggil anggota DPR” ini dihidupkan kembali.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*